"It can be an honor as well as a privilege to be involved in IDI's mission to build up and scale-up SAIs the planet more than. With any luck ,, I'll convey some quantity of the collective working experience of BPK in its role of coordination in Indonesia, throughout ASEANSAI together with Worldwide Local community within the INTOSAI as well as the United Nations.

The condition’s losses calculated through the BPK needs to be real and definite, including asset reduction, funds, or condition’s securities, he observed, adding the board did not calculate the point out’s losses on account of forest destruction in Riau or mining in Papua.

Personalize your reading experience by altering the text sizing to tiny, medium, or significant—uncover what’s most comfortable in your case.

Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Adapun pertanyaan yang disampaikan more info oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas private, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.

Karena tugas KPK untuk fokus pada large profile instances. Sedangkan Polri fokus pada minimal profile circumstances yang juga merata terjadi di mana-mana.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

The board can stick to up on this kind of detection by conducting investigative audit, either depending on its initiative or maybe the requests of legislation enforcement officers, he discussed.

The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing possibilities in handling The present monetary problem faced by the UN as influenced by the pandemic and the necessity to increase coordination amid oversight agencies beneath the UN to further improve accountability and governance.

Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.

Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "

The recently sworn-in lawmakers at Home Fee III, overseeing authorized, human legal rights and protection affairs, will screen the candidates and approve 50 % of them afterwards this 12 months before the tenure with the incumbent KPK commissioners involves an end in December.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.